Pemayung.com, Merangin. DPRD menjadi tamu di rumah dinas bupati pada acara Buka puasa bersama di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin mungkin dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi. Dalam suasana Ramadhan, pertemuan yang penuh keakraban tentu terlihat wajar. Namun bagi publik yang mencermati simbol-simbol kekuasaan, ada pertanyaan yang sulit diabaikan. sering kali menciptakan optik yang kurang menguntungkan bagi fungsi pengawasan. Ketika pengawas (DPRD) terlihat lebih dekat atau seolah-olah menjadi “bawahan” dari eksekutif (Bupati), hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi.
Berikut adalah analisis terkait fenomena tersebut berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan:
- Kedudukan Setara (Mitra), Bukan Bawahan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD dan Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, sehingga tidak seharusnya bertindak seperti bawahan.
- Dampak Optik Pertemuan Informal: Pertemuan intensif di rumah dinas (ruang privat bupati) sering kali memunculkan kesan “penjinakan” anggota dewan. Hal ini dapat melemahkan peran pengawasan (controlling) yang seharusnya dilakukan secara objektif terhadap jalannya pemerintahan, penggunaan APBD, dan kebijakan kepala daerah.
- Risiko Pengawasan: Jika kedekatan informal terlalu dominan, risiko yang timbul adalah menurunnya daya kritis DPRD, terutama dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atau APBD, karena terikat perasaan sungkan atau relasi personal.
- Fungsi Pengawasan yang Ideal: DPRD seharusnya memastikan anggaran dan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan sekadar menyetujui program eksekutif. Pengawasan harus dilakukan secara formal melalui komisi, rapat paripurna, dan kunjungan lapangan, bukan melalui lobi-lobi informal yang tidak transparan.
Secara teoritis, relasi sejajar ini diperlukan untuk checks and balances. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pergeseran budaya kerja yang membuat pengawas terlihat “dijinakkan” oleh eksekutif.
Fenomena “DPRD jadi tamu di rumah kekuasaan” menggambarkan situasi di mana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepala daerah (Bupati/Walikota) melemah, membuat DPRD terkesan seperti bawahan atau perpanjangan tangan eksekutif. Secara konstitusional, DPRD adalah mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, relasi ini seringkali tidak seimbang.
Berikut adalah analisis mengapa pengawas (DPRD) terlihat seperti bawahan:
1. Faktor Penyebab DPRD Terlihat Seperti “Bawahan”
- Dominasi Eksekutif dalam Anggaran: Eksekutif (Bupati/Walikota) memegang kendali atas APBD, sementara DPRD seringkali bergantung pada kemurahan hati eksekutif untuk usulan-usulan dapil (pokok pikiran).
- Relasi Politik dan Koalisi: Jika mayoritas anggota DPRD berasal dari partai koalisi pendukung Bupati, fungsi kontrol cenderung melemah menjadi “stempel” (rubber stamp) kebijakan eksekutif.
- Kapasitas SDM dan Lemahnya Pengawasan: Kurangnya kapasitas dalam menelaah dokumen APBD atau Perda membuat DPRD seringkali hanya menerima laporan pertanggungjawaban apa adanya tanpa kajian kritis.
- Intervensi Administratif: Meskipun DPRD sejajar, ketergantungan administrasi pada sekretariat dewan (yang secara kepegawaian masih di bawah pengaruh kepala daerah) dapat mempengaruhi independensi.
APPISI +2
2. Dampak Melemahnya Fungsi DPRD
- Kebijakan Tidak Tepat Sasaran: Pengawasan yang lemah terhadap APBD dan Perda menyebabkan penyimpangan anggaran dan program pembangunan yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.
- Rawan Korupsi: Tanpa kontrol yang kuat, eksekutif cenderung leluasa dalam pengelolaan APBD, meningkatkan risiko korupsi di tingkat daerah.
- Fungsi DPRD “Mandul”: Pengawasan yang seharusnya bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas berubah menjadi sekadar seremonial.
3. Posisi Ideal DPRD Menurut Hukum
Secara normatif (UU No. 23 Tahun 2014), DPRD sejajar dengan kepala daerah, dengan fungsi:
- Legislasi: Membentuk Perda bersama kepala daerah.
- Anggaran: Membahas dan menyetujui APBD.
- Pengawasan: Melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
Ketergantungan DPRD yang terlihat seperti “tamu” atau “bawahan” bupati merupakan penyimpangan dari prinsip checks and balances (saling mengawasi dan menyeimbangkan) yang diamanatkan dalam good governance. (wandi)
Disclaimer: Analisis ini didasarkan pada pengamatan relasi kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) sesuai aturan yang berlaku. Kunjungan atau pertemuan informal tidak secara otomatis menggugurkan fungsi pengawasan, namun secara optik berpotensi mengurangi ketegasan pengawasan.
Berikut adalah poin-poin krusial terkait dilema posisi DPRD:
- Kedudukan Sejajar (Kemitraan): Secara hukum, DPRD dan Pemerintah Daerah (Bupati) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kedudukannya sejajar dan bermitra. Keduanya memiliki fungsi berbeda: DPRD melakukan pengawasan, legislasi, dan anggaran, sementara Bupati melaksanakan eksekusi kebijakan.
- Optik “Bawahan” vs Mitra: Saat anggota DPRD sering berada di lingkungan rumah dinas Bupati dalam suasana informal (seperti safari atau acara personal), muncul persepsi publik bahwa fungsi pengawasan menjadi tumpul. Hal ini memberikan kesan “makan siang” atau kedekatan personal yang mengalahkan profesionalisme.
- Fungsi Pengawasan yang Seharusnya: DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), APBD, dan pelayanan publik agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang ideal dilakukan melalui forum resmi (rapat paripurna, rapat komisi) yang didasarkan pada data dan laporan, bukan pertemuan personal.
- Potensi Konflik Kepentingan: Kedekatan yang berlebihan antara pengawas (DPRD) dan yang diawasi (Bupati) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam persetujuan anggaran (APBD) atau proyek-proyek pembangunan yang memerlukan pengawasan ketat.
- Sinergi vs. Ketergantungan: Meskipun sinergi diperlukan untuk membangun daerah, sinergi yang kebablasan berpotensi menjadikan DPRD “stempel” kebijakan Bupati. DPRD harus memastikan bahwa relasi kemitraan tidak berubah menjadi relasi bawahan.
