Pemayung.com. Bengawan Kamto, terdakwa kasus dugaan korupsi kredit BNI Rp105 miliar, ditetapkan sebagai tahanan rumah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi sejak 5 Januari hingga 26 April 2026. Kebijakan ini diambil karena alasan kesehatan (jantung) pasca operasi, yang memicu perhatian publik. Perkara ini melibatkan PT Prosympac Agro Lestari.
Berikut rincian mengenai kasus tersebut:
- Status Tahanan: Bengawan Kamto menjadi tahanan rumah (bukan di sel Rutan) berdasarkan penetapan majelis hakim.
- Alasan Penahanan: PN Jambi menyebutkan penahanan rumah dikabulkan atas pengajuan kuasa hukum karena terdakwa baru menjalani operasi jantung dan memerlukan pengobatan lanjutan.
- Dugaan Kasus: Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi penyaluran kredit Bank BNI Palembang yang merugikan negara sebesar Rp105 miliar.
- Kontroversi: Status tahanan rumah ini menimbulkan perdebatan, dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan saling memberikan pernyataan mengenai kewenangan penahanan tersebut.
Kronologis : Dirangkum dari beberapa media (indonesiaterkini.id, jambilink.id, salimbai.id)
Terdakwa kasus dugaan korupsi kredit Bank BNI Palembang yang merugikan negara hingga Rp 105 miliar, Bengawan Kamto (BK) Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PAL) itu diketahui berstatus sebagai tahanan rumah. Status Penahannya adalah Tahanan Rumah.
Alasan Status Tahanan Rumah ?
Bengawan Kamto dan Status Tahanan RumahBengawan Kamto, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kredit investasi dan modal kerja BNI Palembang dengan kerugian negara mencapai Rp105 miliar, dialihkan status penahanannya menjadi tahanan rumah. Penahanan rumah ini tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jambi, berlaku mulai 5 Januari 2026 hingga 26 April 2026. Pengalihan status ini memicu sorotan publik.
Alasan Tahanan RumahAlasan utama pengalihan penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah adalah faktor kesehatan terdakwa, yakni masalah jantung.
Sebagai informasi, Bengawan Kamto bersama terdakwa lainnya, Arief Rohman, tengah menjalani proses persidangan di PN Jambi sejak sidang perdana 1 Februari 2026 lalu.
Keduanya didakwa telah memperkaya diri sendiri dan pihak lain secara melawan hukum melalui manipulasi pengajuan kredit investasi dan modal kerja di Bank BNI periode 2018-2019 yang tidak sesuai dengan kondisi riil PT PAL.
Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 603 KUHP serta Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Logiskah? (Perspektif Publik dan Hukum)
- Perspektif Publik: Banyak pihak menilai status tahanan rumah untuk kasus korupsi dengan nominal fantastis (Rp105 miliar) menimbulkan ketidakadilan dan memicu kecurigaan tebang pilih hukum. Publik mempertanyakan alasan kesehatan dijadikan tameng untuk menghindari sel tahanan.
- Perspektif Hukum: Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, pengalihan status penahanan adalah kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara sesuai KUHAP. Pihak PN Jambi menyatakan status tersebut merupakan kelanjutan dari tahap kejaksaan.
- Kejanggalan: Terjadi saling tuding antara pihak kejaksaan dan pengadilan terkait pihak yang paling bertanggung jawab atas pengalihan ini. (tim)
Disclaimer: Informasi ini berdasarkan laporan media per 31 Maret 2026. Status hukum terdakwa dapat berubah sesuai dengan keputusan majelis hakim dalam persidangan berjalan.
