Pemayung.com, Jambi – Kondisi Bank Jambi yang tengah dilanda krisis kepercayaan bukan hanya masalah akibat peretasan sistem belakangan ini, melainkan memiliki akar masalah yang sudah ada jauh sebelum itu.
Hal itu ditegaskan Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof. Rizal Djalil Makmur, yang menyatakan secara terbuka bahwa bank milik pemerintah daerah ini “tidak baik-baik saja”.
Dalam postingan akun Facebooknya pada 1 April 2026, Rizal mengungkapkan bahwa pada Desember 2024 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyarankan Bank Jambi untuk bergabung dengan bank yang lebih besar dan kuat karena permasalahan kecukupan modal.
“Jika Pemda Provinsi Jambi sebagai pemegang saham mampu menambah modal, Bank Jambi tidak perlu masuk kelompok bank umum bersama Bank Jabar Banten (BJB). Namun keterbatasan ‘pulus’ membuat hal itu tidak terjadi. Tanpa tambahan modal, status Bank Jambi berisiko turun menjadi BPR,” jelas mantan anggota DPR RI ini.
Pada akhirnya, BJB menyuntikkan modal sebesar Rp221,4 miliar dengan mendapatkan saham sebesar 7,75%. Namun masalah belum selesai.
Menjelang Ramadan pada 22 Februari 2026, sekitar 6000 nasabah kehilangan saldo dengan potensi kerugian mencapai Rp143 miliar.
Kejadian ini memicu kepanikan, terlihat dari antrean panjang di kantor cabang dan ATM, bahkan hingga penarikan saldo mencapai Rp100 miliar per hari.
“Apa yang sebenarnya terjadi, apakah dana nasabah dibobol, dan oleh siapa? Biarlah penegak hukum yang mengusutnya,” tegas Rizal.
Sejalan dengan Pendapat Usman Ermulan
Rizal menyatakan sependapat dengan Usman Ermulan, mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode sekaligus mantan anggota DPR RI Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Keduanya pernah berperan aktif dalam pembahasan UU Bank Indonesia, rekapitalisasi perbankan tahun 1999–2004, dan merger 4 bank menjadi Bank Mandiri.
Usman yang juga Ketua IKAL Lemhannas RI Jambi menegaskan bahwa peretasan yang melanda Bank Jambi seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.
“Keamanan data dan sistem adalah pondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank. Perlindungan harus melalui pengamanan berlapis, evaluasi berkala, pembaruan sistem, dan pengujian kerentanan,” ucap Usman pada 30 Maret 2026.
Akibat krisis ini, kelompok paling terdampak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji melalui Bank Jambi. Banyak dari mereka rela datang dan antre sejak jam 2 pagi hanya untuk menarik tunai, sementara jumlah kasir yang tersedia terbatas.
“Seharusnya Bank Jambi perbanyak jumlah kasir, misalnya dari 5 menjadi 10, untuk melayani ASN yang mengambil hak mereka,” tuntut Usman.
Dampak Luas pada Ekonomi Daerah
Kondisi Bank Jambi tidak hanya menyulitkan ASN, melainkan juga mengganggu seluruh aktivitas ekonomi lokal. ASN terpaksa mengalokasikan waktu kerja untuk mengurus penarikan gaji, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja aparatur daerah secara keseluruhan.
“Saya lihat Bank Jambi tidak ada upaya signifikan, upayanya begitu-gitu aja,” kritik Usman.
Menurutnya, hilangnya kepercayaan masyarakat merupakan tanda bahwa sebuah bank berada di ambang kebangkrutan.
“Saya memahami bahwa hilangnya kepercayaan berarti sebuah bank sudah berada di ambang kebangkrutan. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan itu, bahkan diserak sekalipun Rp1000 triliun di depan kantor Bank Jambi,” jelas Usman yang paham dinamika perbankan. Rekomendasi Langkah Perbaikan
Prof. Rizal Djalil mengusulkan beberapa langkah krusial untuk menyelamatkan Bank Jambi:
– Restrukturisasi aset: Tidak lagi memprioritaskan gedung megah, seperti contoh Garuda Indonesia yang melepas aset gedung untuk memperkuat modal.
– Rasionalisasi dan restrukturisasi SDM: Demi efisiensi dan peningkatan kinerja.
– Menarik dana pihak ketiga:
Khususnya dari perusahaan besar di Jambi seperti sektor sawit, batu bara, dan migas. Jika 25% dana mereka ditempatkan di Bank Jambi, potensi besar untuk menjadi bank daerah terbesar.
– Prioritaskan keamanan dana: Mereview dan melakukan overhaul total pada sistem keamanan digital.
“Semoga Bank Jambi dapat pulih dan kembali dipercaya. InsyaAllah,” pungkas Rizal.
Usman juga menekankan bahwa masyarakat awam tidak terlalu memahami indikator kesehatan bank seperti CAR, NPL, atau ROA. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana cara cepat memperoleh haknya atas uang yang disimpan.
“Bank Jambi sebagai Bank Daerah seyogyanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan aparatur daerah,” harap Usman, yang menginginkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham mengambil langkah tegas segera.
