Pemayung.com, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Markas Perjuangan Rakyat Nasional (DPP LSM MAPPAN) dijadwalkan akan menggeruduk Mabes Polri pada Senin, 3 Maret 2026.
Aksi massa ini membawa tuntutan keras terkait adanya indikasi penyelewengan dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan Informasi Teknologi (IT) di Bank Jambi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hadi Prabowo, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya fantastis, yakni mencapai Rp58 Miliar.
Fokus Tuntutan: Transparansi Anggaran IT
Dalam seruan aksinya, LSM MAPPAN mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Proyek yang menjadi sorotan utama adalah kegiatan pembelian dan pemeliharaan IT yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami meminta Mabes Polri tidak tutup mata. Anggaran Rp58 Miliar ini uang rakyat, harus jelas peruntukannya. Kami menduga ada skema ‘permainan’ dalam proses pengadaan maupun pemeliharaan rutinnya,” ujar Hadi Prabowo.
Poin-Poin Utama Aksi:
– Pengusutan Tuntas: Mendesak Kortas Tipikor untuk memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak ketiga yang terlibat dalam proyek IT senilai Rp58 Miliar tersebut.
– Audit Investigatif: Meminta transparansi atas rincian biaya pemeliharaan yang dianggap tidak wajar.
– Penegakan Hukum: Menindak tegas oknum yang terbukti melakukan praktik gratifikasi atau mark-up anggaran dalam proyek tersebut.
Rencana Aksi
Massa diperkirakan akan berkumpul di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin 2 Maret 2026 mulai pagi hari.
Aksi ini merupakan bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan APBN agar tepat sasaran dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Sementara Direktur Operasional Bank Jambi, Zulfikar memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media perihal dugaan korupsi yang terjadi di Bank Jambi. (wandi)
