Ini hanya ilustrasi jika ada kesamaan tempat dan pelaku itu hanya kebetulan saja.
Pemayung.com, Jambi, Berikut adalah analisis mengenai dialog pemberi dan penerima suap yang berbohong (mengingkari perbuatan), serta aspek hukum yang mengaturnya di Indonesia.
1. Ilustrasi Dialog Suap (Berbohong)
Situasi: Seorang pengusaha (Penyuap/Aktif) menyuap pejabat (Penerima/Pasif) agar proyek dimenangkan. Namun Haris menyangkal telah menerima sejumlah uang.
- Rudy (penyuap/aktif) : “yang sudah saya setor ke kadis kurang lebih 3 milyar”.
- Haris (pejabat): “loh yang saya terima dari kadis baru lima ratus juta (kemudian haris membuka pintu dan memanggil ajudanya bernama Mardi masuk keruangan khusus)
- Haris : “Mardi, berapa kadis ngasih kesaya ?”
- Mardi : “kadis baru kasih lima ratus juta”
- Haris : “Tolong pak rudi nanti sisihkan 1 milyar untuk saya di akhir pekerjaan.”
- Rudy : Saya Upayakan pak (Mamak ada diruangan bersama rudy dan havis hingga akhir pertemuan yang berlangsung 15 menit) setelah itu rudy meninggalkan lokasi pertemuuan
2. Aspek Hukum Terkait Suap
Suap-menyuap adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur ketat, baik bagi pemberi maupun penerima. Universitas Muara Bungo
- Pemberi Suap (Aktif): Dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- Penerima Suap (Pasif): Dijerat dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12 UU Tipikor.
- Sanksi Pidana: Pemberi dan penerima suap dapat dipidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda hingga Rp250 juta.
- Kausalitas: Hukum menekankan pada adanya kesepakatan (“pernyataan kehendak”) untuk melakukan perbuatan ilegal, tidak peduli apa pun alasan yang dibuat saat pemeriksaan.
3. Konsekuensi Kebohongan (Pemberatan Hukum)
Kebohongan atau penyangkalan oleh pemberi/penerima suap tidak menggugurkan tindak pidana, justru bisa berakibat:
- Pemberatan Hukuman: Dalam persidangan, terdakwa yang berbohong, berbelit-belit, dan tidak mengakui perbuatan seringkali mendapatkan pertimbangan pemberatan hukuman oleh hakim (tidak mendapat keringanan karena bersikap tidak kooperatif).
- Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice): Jika kebohongan tersebut disertai dengan tindakan menghilangkan barang bukti, saksi palsu, atau menyuap saksi, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor (menghalangi penyidikan) dengan ancaman penjara 3-12 tahun.
- Beban Pembuktian: Meskipun terdakwa berbohong, penyidik akan menggunakan alat bukti lain (rekaman, transfer bank, saksi ahli, keterangan saksi lain) untuk membuktikan tindak pidana.
4. Perspektif Lain
- Hukum Islam (Risywah): Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima suap, serta perantara di antara keduanya.
- Etika: Kebohongan tersebut melanggar integritas profesional, merusak kepercayaan publik, dan mencederai keadilan. (*)
Disclaimer
- Tujuan: Dialog ini dibuat semata-mata untuk simulasi/edukasi hukum dan tidak untuk ditiru.
- Risiko Hukum: Tindakan menyuap, menerima suap, dan berbohong kepada penyidik/hakim adalah tindak pidana serius.
- Kebenaran Fakta: Berbohong dalam kasus korupsi seringkali memperberat hukuman, bukan meringankan, karena penyidik menggunakan pendekatan bukti elektronik dan aliran dana (follow the money).
- Kewajiban: Segala bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara wajib dilaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja agar tidak dianggap suap.
