Gubernur Al Haris mulai memasang panel surya di kantor-kantor pemerintahan demi ambisi efisiensi anggaran dan energi hijau. Namun, di balik narasi “ramah lingkungan” itu, muncul kritik pedas mengenai biaya instalasi yang selangit hingga ancaman mubazir akibat perawatan yang pelik.
JAMBI – Di bawah terik matahari Jambi yang kian menyengat, Gubernur Al Haris mencoba peruntungan baru: memanen energi dari langit. Kebijakan pemasangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap kini mulai merambah gedung-gedung instansi pemerintah Provinsi Jambi. Misinya muluk, yakni memangkas tagihan listrik PLN sekaligus memamerkan wajah Jambi yang “hijau”.
Namun, belum sempat panel-panel itu mendingin, suara sumbang mulai terdengar dari selasar kantor Gubernur. Alih-alih efisien, proyek ini dituding sebagai “investasi mahal” yang berpotensi membebani APBD dalam jangka panjang.
Investasi Mahal yang “Mencekik”
Sejumlah pengamat kebijakan publik menyoroti bahwa biaya pengadaan perangkat panel surya ini jauh lebih tinggi dibandingkan penghematan bulanan yang dihasilkan. “Ini adalah efisiensi semu,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemprov.
Secara kalkulasi ekonomi, pengembalian modal (return on investment) dari penggunaan panel surya di gedung pemerintah diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Bagi para kritikus, anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan untuk alat ini seharusnya bisa dialokasikan untuk program kerakyatan yang lebih mendesak, mengingat harga komponen baterai dan inverter berkualitas tinggi masih bergantung pada pasar impor.
Jebakan Perawatan dan Daya Tahan
Masalah terbesar bukan hanya pada harga beli, melainkan pada keberlanjutan. Panel surya bukanlah perangkat “pasang dan lupakan”. Di tengah kondisi cuaca Jambi yang fluktuatif dan tingkat polusi debu yang tinggi, panel-panel tersebut memerlukan pembersihan berkala dan teknisi ahli yang belum tentu dimiliki oleh setiap instansi.
“Kita punya trauma panjang dengan proyek teknologi tepat guna yang akhirnya jadi rongsokan karena tidak ada biaya perawatan,” tambah sumber tersebut. Tanpa sistem pemeliharaan yang ketat, efisiensi panel akan menurun drastis dalam waktu singkat, menjadikan perangkat mahal tersebut sekadar penghias atap yang tidak berdaya.
Sejumlah pihak meragukan apakah penghematan bulanan yang dihasilkan mampu menutup besarnya modal awal yang dikeluarkan dari APBD. Berikut adalah simulasi perbandingan biaya yang menjadi titik krusial perdebatan:
Tabel Perbandingan: Listrik Konvensional (PLN) vs. Panel Surya (PLTS Atap)
(Estimasi untuk gedung perkantoran skala menengah)
| Komponen Perbandingan | Listrik PLN (Konvensional) | Panel Surya (PLTS Atap On-Grid) |
|---|---|---|
| Investasi Awal | Rp0 (Sudah terpasang) | Sangat Tinggi (Rp150jt – Rp500jt+) |
| Biaya Bulanan | Stabil sesuai pemakaian | Turun 20% – 30% |
| Biaya Perawatan | Minimal (Tanggung jawab PLN) | Tinggi (Pembersihan panel & servis Inverter) |
| Masa Pakai Efektif | Tidak terbatas | 20-25 Tahun (Menurun seiring waktu) |
| Tingkat Kesulitan | Rendah | Rumit (Perlu teknisi khusus) |
| Titik Balik Modal (BEP) | N/A | 8 – 12 Tahun |
Analisis Kemahalan dan Risiko
Dari tabel di atas, terlihat bahwa titik balik modal (Break Even Point) baru tercapai setelah lebih dari satu dekade. Hal ini dianggap berisiko tinggi bagi anggaran daerah karena:
- Teknologi Cepat Usang: Dalam 10 tahun, teknologi panel surya kemungkinan besar sudah berganti, sementara modal awal belum kembali sepenuhnya.
- Perawatan yang Ringkih: Tanpa pembersihan rutin dari debu dan polusi di Jambi, efisiensi panel bisa anjlok hingga di bawah 50%, yang berarti penghematan bulanan menjadi tidak berarti dibandingkan biaya teknisi ahli.
Kini, kebijakan Al Haris berada di persimpangan jalan: menjadi pelopor energi bersih yang sukses atau sekadar menambah daftar panjang proyek mercusuar yang layu sebelum berkembang karena salah perhitungan biaya dan perawatan.
📝 CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Redaksi menyajikan berita ini sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kami menyampaikan hal-hal berikut:
- Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2): Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Provinsi Jambi atau pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, data pembanding, maupun penjelasan teknis mengenai efektivitas proyek ini. Hak jawab akan kami muat secara proporsional.
- Kepentingan Publik: Pemberitaan ini didasari atas hak masyarakat untuk mengetahui transparansi penggunaan APBD dan azas manfaat dari setiap kebijakan pemerintah daerah.
- Verifikasi Lanjutan: Redaksi tetap melakukan pemantauan di lapangan untuk melihat kinerja perangkat PLTS Atap tersebut dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan apakah klaim efisiensi tersebut terbukti atau justru menjadi beban fiskal baru.
