Pemayung.com, JAMBI – Isu mandeknya pemulihan layanan Bank Jambi resmi masuk ke dalam agenda Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi TA 2025 di gedung DPRD Provinsi Jambi pada April 2026. Di tengah paparan kinerja pembangunan, polemik kerugian Rp143 miliar akibat serangan siber menjadi sorotan tajam para wakil rakyat yang merasa dibohongi oleh janji-janji manajemen bank.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, dalam sidang tersebut menyatakan kekecewaan mendalam atas ketidaksesuaian pernyataan Direksi Bank Jambi dengan fakta di lapangan. Ia menyebut bahwa meskipun ganti rugi dana pokok diklaim sudah selesai, namun normalisasi layanan ATM dan Mobile Banking yang dijanjikan segera pulih hingga kini masih terus mengalami kendala.
DPRD Segera Bentuk Pansus Bank JambiMerespons situasi yang tidak kunjung stabil, DPRD Provinsi Jambi berencana segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini memiliki misi utama:
- Audit Forensik Transparan: Mendesak agar hasil audit forensik dibuka secara terang benderang kepada publik guna mengetahui celah keamanan yang menyebabkan pembobolan 6.000 rekening.
- Uji Kelayakan Direksi: Melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi yang dinilai gagal mengantisipasi risiko siber hingga merugikan laba daerah dalam jumlah besar.
- Pengawasan Dana Ganti Rugi: Memastikan alokasi laba tahun buku 2025 yang dijadikan penjamin ganti rugi benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan perbankan.
Konflik Laba Daerah di Meja ParipurnaDalam rapat tersebut, terungkap pula kekhawatiran mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dialihkannya laba Bank Jambi sebesar Rp143 miliar untuk menutupi kerugian siber, DPRD menyoroti potensi defisit anggaran pada sektor infrastruktur tahun 2026.
Wakil Ketua DPRD, Ivan Wirata, sebelumnya juga menegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahwa pemulihan sistem harus menjadi prioritas agar tidak memicu rush money, namun fakta bahwa layanan digital masih dibatasi oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kerusakan sistem yang jauh lebih serius dari yang dilaporkan semula. Instagram +2
Antrean Belum BerakhirHingga pekan kedua April 2026, nasabah terpantau masih memadati kantor-kantor cabang untuk melakukan penggantian kartu ATM dan perubahan PIN secara manual. Keterbatasan stok kartu ATM yang hanya tersedia sebagian kecil dari total kebutuhan 100.000 nasabah terdampak memperparah antrean panjang sejak dini hari.
DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Provinsi untuk tidak hanya fokus pada pencitraan hasil audit, tetapi benar-benar memastikan pelayanan bank daerah tersebut kembali normal demi kelancaran ekonomi rakyat Jambi. (tim)
