Pemayung.com, JAMBI – Kebijakan berani Gubernur Jambi Al Haris yang menjadikan laba tahun buku 2025 Bank Jambi senilai Rp143 miliar sebagai jaminan ganti rugi nasabah mulai memicu diskusi hangat mengenai dampaknya terhadap pembangunan. Meski langkah ini dinilai efektif menyelamatkan kepercayaan publik terhadap perbankan daerah, namun “ongkos” yang harus dibayar adalah melambatnya sejumlah agenda pembangunan di Provinsi Jambi.
Pengalihan dana dividen yang seharusnya masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diprediksi akan mempersempit ruang fiskal Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota pemegang saham.
Infrastruktur dan Program Sosial Terancam RasionalisasiBerdasarkan analisis ekonomi pembangunan, hilangnya potensi PAD sebesar Rp143 miliar dari sektor dividen perbankan akan berdampak langsung pada beberapa sektor krusial:
- Penundaan Proyek Fisik: Sejumlah rencana perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase tingkat kelurahan, dan pemeliharaan fasilitas publik skala menengah terancam mengalami rasionalisasi atau penundaan hingga tahun anggaran berikutnya.
- Efisiensi Program Unggulan: Program bantuan sosial dan stimulus ekonomi seperti beasiswa atau bantuan modal UMKM dalam skema program unggulan daerah berpotensi mengalami pengetatan kriteria penerima akibat berkurangnya ketersediaan dana segar dari bagi hasil keuntungan bank.
- Beban APBD Kabupaten/Kota: Mengingat seluruh pemerintah daerah di Jambi merupakan pemilik saham, pemangkasan dividen ini memaksa Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi untuk melakukan refocusing anggaran guna menutupi celah defisit yang ditinggalkan oleh hilangnya pendapatan dari Bank Jambi.
Pilihan Pahit Demi Stabilitas NasionalPengamat ekonomi menilai kebijakan ini sebagai “obat pahit” yang harus ditelan. Jika Gubernur tidak bertindak cepat menjamin dana nasabah dengan laba daerah, risiko terjadinya penarikan dana massal (rush money) jauh lebih berbahaya.
“Kita dihadapkan pada pilihan sulit. Menunda pembangunan jalan setahun lebih baik daripada membiarkan sistem keuangan daerah runtuh akibat hilangnya kepercayaan nasabah. Namun, pemerintah harus transparan mengenai proyek mana saja yang akan dikorbankan,” ujar salah satu pakar ekonomi Jambi.
Tuntutan Audit Keamanan SiberSeiring dengan pengalihan dana yang sangat besar ini, publik kini menuntut pertanggungjawaban manajemen Bank Jambi untuk melakukan perombakan total pada sistem keamanan siber mereka. Rakyat Jambi berharap, pengorbanan anggaran pembangunan tahun ini tidak terulang kembali di masa depan akibat kelalaian sistem yang sama.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk hadir di saat rakyat kesulitan, meski harus mengorbankan sebagian target percepatan pembangunan fisik di tahun berjalan. (tim)
