Pemayung.com, JAMBI – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan tajam setelah munculnya dua insiden kesehatan massal dalam waktu berdekatan. Namun, publik menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam pola penanganan dan respons otoritas terkait insiden yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dibandingkan dengan yang terjadi di SMPN 7 Kota Jambi.
Muaro Jambi : Investigasi Cepat dan Sanksi SOP Pada insiden di Muaro Jambi yang terjadi akhir Januari 2026, sebanyak 110 hingga 147 siswa dilarikan ke RSUD Ahmad Ripin Sengeti setelah menyantap menu soto MBG. Penanganan kasus ini dinilai sangat responsif.
- Investasi Laboratorium: Tim Satgas Kesehatan dan BGN Jambi langsung melakukan uji sampel dan menemukan kontaminasi dua bakteri berbahaya dalam makanan.
- Teguran Keras: Sekda Muaro Jambi secara terbuka menyatakan pengelola MBG abai terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Langkah Polisi: Polres Muaro Jambi bergerak cepat mengamankan sampel makanan untuk investigasi pidana guna mengusut unsur kelalaian.
SMPN 7 Kota Jambi : Bantahan Medis dan Isu Kelelahan, Berbeda dengan Muaro Jambi, insiden di SMPN 7 Kota Jambi yang terjadi pada awal April 2026 justru disambut dengan bantahan cepat dari pihak otoritas. Meski tiga orang guru dilarikan ke RS Raden Mattaher usai mencicipi menu MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) Jambi memastikan tidak ada kasus keracunan.
Aroma “Tutup Lubang” di SMPN 7 Kota Jambi, Salah satu poin krusial yang mendorong perlunya Pansus adalah bantahan instan dari otoritas terkait insiden di SMPN 7 Kota Jambi. Berbeda dengan kasus di Muaro Jambi yang secara jujur mengakui adanya kontaminasi dua bakteri, kasus di SMPN 7 yang menumbangkan sejumlah guru justru diklaim hanya akibat “kelelahan dan maag”.
“Publik curiga ada upaya meredam isu demi menjaga citra program nasional. Pansus harus memanggil BGN dan tim medis untuk menunjukkan hasil uji laboratorium independen. Rakyat berhak tahu apakah makanan itu benar-benar aman atau ada masalah pada higienitas dapur penyedia,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik Jambi.
- Klarifikasi BGN: Koordinator Regional BGN Jambi, Adityo Wirapranatha, menegaskan diagnosa dokter menunjukkan guru tersebut sakit akibat kelelahan, maag, dan vertigo, bukan karena faktor makanan.
- Kondisi Siswa: Pihak sekolah mengklaim 12 guru lain dan seluruh siswa yang mengonsumsi menu sama dalam kondisi sehat, sehingga spekulasi keracunan dianggap tidak terverifikasi.
- Tuntutan Publik: Meski dibantah, masyarakat melalui media sosial tetap mendesak adanya uji laboratorium independen agar penyebab jatuh sakitnya ketiga guru tersebut benar-benar transparan.
Perbedaan Fokus PenangananPenanganan di Muaro Jambi cenderung berfokus pada penegakan sanksi dan audit higienitas penyedia makanan setelah terbukti adanya kontaminasi. Sementara itu, di SMPN 7 Kota Jambi, fokus utama otoritas adalah meredam kepanikan publik dengan mengeluarkan klarifikasi diagnosa medis non-keracunan secara instan.
Kontrasnya penanganan ini memicu diskusi di kalangan orang tua siswa mengenai standar keamanan pangan nasional yang seharusnya seragam di seluruh satuan pendidikan demi menjamin hak kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik.
Standar Ganda Penanganan Keracunan MBG, DPRD Jambi Didesak Bentuk Pansus untuk Audit Badan Gizi Nasional
Gelombang desakan agar DPRD Provinsi Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat. Hal ini dipicu oleh adanya perbedaan mencolok (disparitas) penanganan kasus kesehatan siswa dan guru antara wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan SMPN 7 Kota Jambi yang dinilai mencederai rasa keadilan dan transparansi publik.
Langkah pembentukan Pansus dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengurai benang kusut prosedur pengawasan pangan yang saat ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jambi.
Ujian Bagi DPRD Provinsi JambiKetua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, diharapkan segera merespons aspirasi ini dalam rapat pimpinan. Sejumlah fraksi di DPRD mulai menyuarakan kegelisahan yang sama, mengingat program MBG menyangkut keselamatan ribuan generasi muda Jambi.
“Jangan sampai program yang mulia ini justru membahayakan anak-anak kita karena lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Pansus adalah instrumen kontrol agar pelaksana di lapangan tidak main-main dengan nyawa siswa,” tegas anggota legislatif yang mendukung pembentukan Pansus.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Provinsi Jambi. Apakah mereka akan bertindak tegas melalui jalur Pansus, atau membiarkan polemik keracunan MBG menguap tanpa adanya perbaikan sistemik?
Komitmen Pers Terhadap Kode Etik, Sesuai dengan Pasal 5 UU Pers No. 40 Tahun 1999, media massa di Jambi berkomitmen untuk terus memfasilitasi hak jawab dan hak koreksi dari pihak-pihak yang diberitakan. Langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak tendensius di tengah bergulirnya isu kesehatan publik ini.
“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi BGN maupun dinas terkait untuk menyampaikan fakta-fakta terbaru. Tugas pers adalah mengawasi, namun tetap memberikan ruang bagi objek berita untuk menjelaskan versinya,”.
Kini, publik menunggu tindak lanjut DPRD Provinsi Jambi untuk menjembatani keterangan dari pihak BGN dengan kekhawatiran para wali murid melalui mekanisme Pansus yang direncanakan. (tim)
