Catatan Redaksi
Dukungan Gubernur Al Haris pada proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) terkesan seperti upaya memoles citra. Di tengah rapor merah program unggulan daerah yang jalan di tempat, proyek strategis nasional kini menjadi pelarian narasi yang nyaman.
Gubernur Al Haris belakangan tampak bersemangat menyuarakan dukungan penuhnya pada proyek Waste-to-Energy (WtE) di Jambi. Di atas kertas, niat ini terdengar mulia: mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sumber energi terbarukan. Namun, di mata publik yang kian kritis, antusiasme mendadak ini justru memercikkan tanya. Apakah ini murni keberpihakan pada lingkungan, atau sekadar upaya menumpang gerbong Proyek Strategis Nasional (PSN) demi menyelamatkan wajah politik yang kian kusam?
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah program unggulan daerah yang dijanjikan di awal masa jabatan—mulai dari tata kelola komoditas hingga kemandirian ekonomi—masih berada dalam status “jalan di tempat” alias stagnan. Rapor merah performa program daerah ini menjadi beban berat yang harus ditutupi. Dengan “mencantolkan” diri pada proyek besar yang digerakkan oleh dana pusat dan kebijakan nasional, gubernur seolah ingin menciptakan ilusi bahwa pembangunan Jambi tetap melaju kencang di bawah komandonya.
Persoalannya, mengelola sampah menjadi energi bukan sekadar perkara memberikan sambutan hangat di hadapan investor atau pejabat kementerian. Ia membutuhkan kesiapan infrastruktur lokal, manajemen limbah yang hulu-ke-hilir, serta komitmen fiskal daerah yang serius. Jika program daerah yang berskala lebih kecil saja masih terbata-bata dalam eksekusi, bagaimana mungkin publik bisa percaya bahwa pemerintah daerah mampu mengimbangi kompleksitas proyek WtE ini?
Kita tidak boleh menutup mata bahwa Jambi memang butuh solusi konkret untuk krisis sampah. Namun, memposisikan proyek nasional sebagai “juru selamat” citra politik adalah langkah yang berbahaya. Rakyat Jambi tidak butuh gubernur yang sekadar menjadi pemandu sorak bagi proyek pusat. Rakyat butuh pertanggungjawaban atas janji-janji lokal yang belum lunas.
Gubernur Al Haris seharusnya sadar bahwa kesuksesan pembangunan tidak bisa dibangun di atas narasi pinjaman. Proyek Waste-to-Energy memang strategis, namun ia tak akan mampu menutupi keroposnya rapor merah program daerah jika tidak dibarengi dengan pembenahan nyata di “halaman rumah” sendiri. Sudah saatnya gubernur berhenti bersembunyi di balik bayang-bayang program pusat dan mulai menunjukkan keberanian untuk membereskan janji-janjinya yang terbengkalai.
Lubang Menganga di Balik Janji “Mantap”
Narasi dukungan pada proyek energi sampah ini terasa garing jika disandingkan dengan realitas program unggulan “Jambi Mantap” yang selama ini diagungkan. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi, sejumlah janji kampanye justru terjebak dalam labirin birokrasi dan eksekusi yang setengah hati.
Sebut saja program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan), yang semula dijanjikan sebagai stimulus ekonomi kerakyatan. Di lapangan, program ini kerap disorot karena masalah validitas data penerima manfaat hingga distribusi yang dinilai kental aroma politis ketimbang pemberdayaan murni. Alih-alih menjadi solusi kemiskinan, Dumisake justru seringkali berakhir sebagai pembagian bantuan sosial sesaat yang tidak memiliki efek keberlanjutan.
Belum lagi urusan hilirisasi komoditas unggulan seperti karet dan sawit. Hingga saat ini, petani Jambi masih menjadi penonton setia fluktuasi harga global tanpa adanya perlindungan industri pengolahan lokal yang mumpuni. Janji untuk membangun pabrik pengolahan di tingkat daerah hanya menjadi komoditas pidato yang tak kunjung mewujud dalam struktur bangunan fisik maupun kebijakan proteksi harga yang nyata.
Begitu pula dengan penanganan konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Rapor merah dalam penyelesaian sengketa lahan menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih sering bertindak sebagai pemadam kebakaran daripada arsitek solusi.
Dalam konteks inilah dukungan pada proyek Waste-to-Energy terlihat sebagai strategi pelarian. Ketika panggung lokal penuh dengan tunggakan janji yang belum terbayar, memanjat panggung nasional melalui proyek energi terbarukan menjadi pilihan instan untuk mengalihkan sorotan publik. Gubernur tampaknya lebih nyaman membicarakan teknologi masa depan bersama investor daripada harus menjawab pertanyaan publik tentang mengapa program di depan mata justru layu sebelum berkembang.
Catatan Redaksi:Analisis ini menggaris bawahi pentingnya sinkronisasi antara ambisi proyek strategis dengan pemenuhan janji-janji dasar kepada masyarakat Jambi.
