Ironi pembangunan di Merangin : Pemerintah sibuk mengurus fasilitas gedung dewan, sementara wajah ibu kota bopeng oleh jalan rusak yang tak kunjung tersentuh perbaikan.
Wajah Kota Bangko kini bopeng oleh lubang jalan yang kian menganga. Di tengah sorotan publik terhadap penganggaran fasilitas mewah di gedung pemerintahan, warga Merangin justru dipaksa mengakrabkan diri dengan debu dan kubangan di jalur nadi kota.
Pemayung.com, BANGKO — Memasuki April 2026, janji pemerintah untuk memoles wajah Kota Bangko tampaknya masih tertahan di meja birokrasi. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah titik strategis di ibu kota Kabupaten Merangin ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Di beberapa ruas jalan utama, aspal yang semula mulus kini telah berganti rupa menjadi rangkaian lubang yang siap menjebak pengendara yang kurang waspada.
Kondisi paling ironis terlihat di beberapa jalur yang menghubungkan fasilitas publik. Kerusakan tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mulai mengancam keselamatan. Warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah daerah yang terkesan “tutup mata” terhadap kondisi jalur penghubung antar-kelurahan yang kian hancur, bahkan di area yang tak jauh dari pusat pemerintahan.
Ironi Anggaran: Antara Lift dan Aspal
Di tengah jeritan warga soal infrastruktur dasar, kebijakan penganggaran di Bukit Mas justru memicu mosi tidak percaya. Publik dikejutkan dengan rencana pengalokasian dana untuk pengadaan fasilitas mewah seperti lift di gedung dewan, sementara jalan-jalan protokol dibiarkan merana.
“Kami hanya minta jalan diperbaiki agar ekonomi lancar. Tapi pemerintah sepertinya lebih peduli pada kenyamanan di dalam gedung daripada keselamatan rakyat di jalan,” ujar seorang tokoh pemuda Bangko dengan nada getir.
Kelambanan ini kian pelik dengan munculnya kasus proyek jalan “seumur jagung”. Sejumlah ruas jalan yang baru saja diaspal pada akhir tahun lalu dilaporkan sudah hancur lebur—sebuah indikasi kuat adanya masalah pada kualitas konstruksi dan pengawasan yang loyo dari Dinas PUPR. Pejabat terkait yang seharusnya memberikan jawaban justru memilih bungkam atau berdalih dengan alasan sakit saat dikonfirmasi mengenai kegagalan konstruksi tersebut.
Menanti Taring Auditor
Sengkarut jalan rusak di Bangko ini bukan sekadar masalah teknis pengaspalan, melainkan cerminan dari prioritas pembangunan yang melenceng. Meski Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dikabarkan mulai mengambil alih beberapa status jalan di Kota Bangko menjadi status nasional, nasib jalan kabupaten tetap menjadi tanda tanya besar.
Kini, masyarakat Merangin hanya bisa menanti ketegasan aparat pengawas untuk mengaudit proyek-proyek jalan yang gagal fungsi. Jika tidak segera dibenahi, Kota Bangko bukan lagi menjadi simbol kemajuan daerah, melainkan monumen kegagalan tata kelola infrastruktur yang hanya manis di atas kertas dokumen lelang.
Penelusuran lebih dalam mengungkap aroma tak sedap di balik proyek pengaspalan yang baru seumur jagung di pusat Kota Bangko. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah proyek peningkatan jalan dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,8 miliar pada tahun anggaran lalu. Namun, alih-alih bertahan hingga hitungan tahun, aspal tersebut sudah mulai mengelupas dan retak-retak hanya dalam hitungan bulan.
Para pengamat konstruksi lokal mensinyalir adanya penyusutan spesifikasi atau “sunat” kualitas material demi mengejar margin keuntungan. Di lapangan, ketebalan aspal tampak tidak merata, dan sistem drainase yang buruk menyebabkan air menggenang hingga mempercepat pelapukan struktur jalan.
“Uang miliaran rupiah itu seolah dibuang ke selokan. Aspal setipis kerupuk ini jelas tidak akan tahan dengan beban kendaraan yang melintas setiap hari,” ujar seorang aktivis lingkungan di Bangko.
Bungkamnya Sang Pengawas
Ironi kian memuncak ketika pejabat fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan proyek, justru menghilang saat diminta pertanggungjawaban. Dalam beberapa kali upaya konfirmasi, sang pejabat dilaporkan kerap mangkir dengan alasan sedang sakit—sebuah pola yang dinilai publik sebagai langkah “tiarap” untuk menghindari peluru kritik.
Ketiadaan pengawasan yang ketat dari dinas terkait inilah yang membuat para kontraktor merasa leluasa bermain dengan mutu beton dan aspal. Jika audit investigatif tidak segera dilakukan, proyek jalan Rp 1,8 miliar ini hanya akan menjadi pintu masuk bagi temuan kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Laporan ini disusun berdasarkan observasi lapangan terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Kota Bangko serta catatan kritis mengenai penganggaran APBD Merangin 2026.
- Hak Jawab (Pasal 5 UU Pers): Redaksi menyediakan ruang seluas-luasnya bagi Dinas PUPR Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memberikan klarifikasi terkait jadwal perbaikan jalan yang tertunda serta penjelasan mengenai dugaan kegagalan konstruksi pada proyek aspal baru.
- Kepentingan Publik: Penayangan berita ini bertujuan mendorong transparansi penggunaan dana daerah agar selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
- Hingga Berita Ditayangkan: Belum ada langkah konkret perbaikan di sejumlah titik jalan rusak di pusat kota Bangko yang menjadi keluhan utama warga.
