Pemayung.com, MUARA BULIAN — Memangkas anggaran hampir setengah triliun rupiah bukan perkara mudah. Ibarat nakhoda yang kapalnya bocor, Bupati Fadhil Arief harus memilih kargo mana yang dibuang ke laut agar kapal besar bernama Batanghari tidak karam. Penelusuran menunjukkan, sang Bupati telah mematok tiga sektor “haram sentuh” yang tidak boleh surut meski kas daerah sedang tiris.
1. Pendidikan : Menabung di Kepala Anak Bangsa Fadhil menyadari bahwa investasi terbaik saat krisis adalah sumber daya manusia. Program pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu tetap dipertahankan. Lebih dari itu, pelantikan 190 tenaga PPPK pada awal 2026 menjadi bukti bahwa ia lebih memilih memotong biaya perjalanan dinas pejabat ketimbang membiarkan sekolah kekurangan tenaga pendidik.
2. Kesehatan dan Jaminan Sosial Sektor kesehatan diposisikan sebagai jaring pengaman terakhir. Alokasi untuk operasional Puskesmas dan subsidi kesehatan bagi warga miskin melalui skema JKN-KIS yang didanai daerah tetap menjadi prioritas utama. “Masyarakat boleh kekurangan infrastruktur mewah, tapi mereka tidak boleh kesulitan saat sakit,” ungkap seorang pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Batanghari.
3. Infrastruktur Pertanian dan Marwah Desa Meskipun proyek jalan protokol mungkin melambat, Fadhil tetap mengalokasikan dana untuk perbaikan Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi desa. Hal ini krusial karena ekonomi Batanghari masih bertumpu pada sektor agraris. Dengan menjaga jalur distribusi hasil tani tetap terbuka, daya beli masyarakat di tingkat desa diharapkan tetap stabil untuk menahan laju inflasi daerah.
Siasat di Balik Pengetatan
Bupati Muhammad Fadhil Arief menyadari bahwa mengeluh bukan bagian dari solusi. Di bawah nakhodanya, Batanghari memilih jalur efisiensi ekstrem. Program-program yang dinilai hanya bersifat seremonial langsung dicoret dari daftar belanja. “Kami harus memilih mana yang menjadi jantung, mana yang hanya aksesoris,” ujar seorang sumber di lingkungan Badan Keuangan Daerah Batanghari.
Fokus kini dialihkan sepenuhnya pada program strategis yang bersentuhan langsung dengan perut dan keselamatan rakyat. Meskipun anggaran menciut, Batanghari masih mampu mempertahankan marwah tata kelola keuangannya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih selama 12 kali berturut-turut menjadi bukti bahwa di tengah kemiskinan anggaran, transparansi tetap menjadi harga mati.
Melirik Pendapatan Mandiri
Ketangguhan Fadhil juga diuji dalam kemampuannya menggali kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan target yang menembus Rp150 miliar, pemerintah kabupaten dipaksa lebih agresif melakukan inovasi tanpa harus membebani rakyat kecil secara berlebihan. Fadhil bahkan aktif berbicara di forum-forum investasi nasional untuk menarik minat pengusaha agar menanam modal di Batanghari, sebuah langkah “turun gunung” untuk menambal lubang yang ditinggalkan Jakarta.
Strategi “Zero Waste” Birokrasi
Ketangguhan Fadhil juga terlihat pada keberaniannya melakukan efisiensi pada pos belanja rutin. Biaya seremonial, honorarium tim-tim non-teknis, hingga pengadaan kendaraan dinas baru dibekukan total. Anggaran dialihkan untuk menutup lubang operasional yang ditinggalkan pusat.
Inilah yang disebut pengamat sebagai “Politik Presisi”. Fadhil membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Batanghari tidak sedang dalam masa lesu, melainkan sedang dalam fase transformasi menuju kemandirian fiskal yang lebih sehat.
CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Data prioritas sektor ini dikonfrontasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batanghari tahun 2026.
- Pengawasan Publik: Redaksi memantau realisasi di lapangan guna memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar tidak mengorbankan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
- Transparansi: Kami menyediakan ruang bagi masyarakat Batanghari untuk memberikan laporan jika terdapat layanan dasar yang terganggu akibat kebijakan pengetatan ini.
- Independensi: Laporan ini bertujuan memberikan gambaran obyektif tentang resiliensi daerah menghadapi tantangan ekonomi nasional.
