PEMAYUNG.COM JAMBI — Narasi tentang kerugian Rp143 miliar akibat serangan siber yang menimpa Bank Jambi diduga kuat merupakan lapisan luar dari masalah yang jauh lebih akut. Sorotan kini bergeser dari kecanggihan peretas (hacker) ke arah tata kelola internal perbankan daerah tersebut. Sumber internal dan pengamat IT menduga ada kelalaian fatal dalam pengelolaan dana perawatan sistem dan teknologi informasi (IT) senilai Rp58 miliar yang membuat benteng pertahanan digital mereka rapuh seketika.
Akibat pengelolaan yang buruk, satu kali serangan siber langsung membuat sistem Bank Jambi masuk fase kelumpuhan total atau “stadium 5”. Klaim manajemen yang menyamakan nasib dengan bank-bank besar nasional yang pernah lumpuh dinilai publik sebagai upaya pembelaan diri yang kekanak-kanakan.
Dana Perawatan Rp58 Miliar yang Dipertanyakan
Anggaran jumbo senilai Rp58 miliar yang dialokasikan khusus untuk perawatan infrastruktur digital dan penguatan IT seharusnya mampu membangun sistem mitigasi berlapis. Nyatanya, dana tersebut tidak berbanding lurus dengan keandalan proteksi data nasabah dan sistem transaksi di lapangan.
“Menyamakan kasus ini dengan bank besar lain itu hanya cerita anak kecil untuk menyenangkan kucingnya,” cetus seorang pakar keamanan siber di Jambi. Bank skala nasional memiliki sistem mitigasi bencana (Disaster Recovery Plan) yang berjalan dalam hitungan menit, sedangkan kondisi kelumpuhan total di Bank Jambi mengindikasikan tidak adanya investasi yang riil pada sistem cadangan. Dampaknya, dana perawatan puluhan miliar tersebut kini dicurigai mengalir ke pos-pos yang tidak efektif atau menjadi bancakan terselubung.
Ancaman Stadium 5 dan Kelumpuhan Total
Istilah “stadium 5” mencerminkan rusaknya seluruh infrastruktur inti perbankan, mulai dari basis data nasabah, enkripsi keamanan, hingga jaringan interkoneksi ATM dan mobile banking. Serangan siber tidak akan langsung mencapai tingkat fatalitas tertinggi jika sistem pelapisan keamanan (firewall) dan pembaruan perangkat lunak dilakukan secara berkala menggunakan dana perawatan yang ada.
Kondisi kritis ini memicu desakan dari masyarakat dan pemegang saham daerah agar dilakukan audit investigatif menyeluruh. Audit independen diperlukan untuk melacak ke mana saja larinya aliran dana IT Rp58 miliar tersebut selama beberapa tahun anggaran terakhir.
Jaminan Undang-Undang Pers dan Hak Jawab
Krisis tata kelola di institusi keuangan milik daerah ini menyangkut hajat hidup dan kepercayaan sirkulasi uang masyarakat Jambi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Seluruh rangkaian pemberitaan ini disusun secara objektif, berimbang, dan berlandaskan asas praduga tak bersalah. Merujuk pada Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Pers, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi jajaran Direksi Bank Jambi, Komisaris, serta pihak terkait untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Penjelasan resmi terkait realisasi anggaran IT Rp58 miliar akan dimuat secara proporsional demi menyajikan informasi yang utuh dan akurat bagi publik.
