PEMAYUNG.COM, JAMBI – Alokasi anggaran digitalisasi di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi kini berada di bawah payung kalkulasi makro [jambiprov.go.id]. Berdasarkan audit jurnalisme data terhadap rekam jejak pengadaan barang dan jasa (e-procurement) resmi instansi hingga pertengahan Mei 2026, akumulasi total finansial global yang telah digelontorkan menyentuh angka Rp 1.317.184.250 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
Penyusunan anggaran yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ini memperlihatkan bagaimana instansi membagi porsi modal ke dalam klaster infrastruktur siber harian, kontrak barisan tenaga ahli, serta pos logistik terdistribusi.
Arus Jaringan dan Keamanan Inti Menyedot Porsi Tertinggi
Dari total akumulasi global di atas satu miliar rupiah tersebut, tulang punggung pengeluaran Diskominfo Provinsi Jambi bertumpu pada penyediaan interkoneksi jaringan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Paket Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang dikontrakkan kepada mitra Global Digital Core menelan dana tunggal terbesar mencapai Rp 133.322.100 demi pengembangan Aplikasi Khusus.
Fasilitas interkoneksi ini diperkuat secara simultan oleh pengadaan interkoneksi cadangan dari vendor Buana Visualnet Sentra senilai Rp 17.769.400. Di samping itu, benteng perlindungan siber dipasok secara elektronik oleh vendor Turbo Mitra Perkasa senilai Rp 12.826.050 untuk pengadaan perangkat keras penunjang keamanan informasi daerah.
Distribusi Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Konsultan Lembaga Ad-Hoc
Lini operasional harian command center serta tata kelola Komisi Informasi Daerah (KI) menyerap anggaran yang cukup dominan melalui skema pembagian paket taktis perorangan:
- Tenaga Ahli Pusat Kendali: Empat personel ahli penanggung jawab pusat kendali data, yakni Aisy Anjelicha, Agusrian Catur Saputra, Regina Khalida, dan Habibi, masing-masing mengikat kontrak bernilai kembar sebesar Rp 40.000.000.
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik: Enam tenaga profesional kehumasan dan manajemen SPBE dikontrak secara elektronik dengan pagu identik berkisar di angka Rp 47.400.000 hingga Rp 48.000.000 per orang, atas nama Fadli Adrian, Waaly Arizona, Mayangsari, Normansyah Putra, Dandy Ramadhan, dan Citra Nur Amalia.
- Konsultan Administrasi Komisi Informasi: Kepatuhan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik disokong lewat pembagian paket konsultan individu senilai masing-masing Rp 8.000.000 atas nama Era Permatasari, Darul Akbar, dan Ryan Ari Saputra.
Dominasi Belanja Barang Tokodaring Tanpa Label Komoditas
Di luar urusan penyerapan belanja jasa keahlian perorangan, kalkulasi finansial global ini mencatat arus pengeluaran yang masif melalui platform e-commerce pasar daring. Dokumen pelaporan mencatatkan transaksi pengadaan barang berskala besar berkode ID Paket 143011 senilai Rp 120.000.000, disusul paket logistik ID 144615 sebesar Rp 93.634.000, serta ID paket 145976 mencapai Rp 58.150.500. Fleksibilitas belanja ini juga diwarnai dengan kemunculan empat paket pengadaan barang bernilai kembar masing-masing sebesar Rp 45.000.000 yang tercatat tanpa label komoditas (None).
Sisa pagu dari total akumulasi global ini diserap untuk pemenuhan hak jaminan sosial berupa Premi BPJS Ketenagakerjaan staf, pengisian tabung pemadam gedung, korespondensi benda pos, serta pembayaran termin awal klaster pramu bhakti dan pengemudi dinas dengan nilai seragam masing-masing Rp 1.615.400 per personel yang kemudian berlanjut otomatis pada paket berkala jangka panjang senilai Rp 17.769.400.
Landasan Hukum Pers dan Klausul Hak Jawab
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, seluruh rangkaian pemberitaan yang merangkum hasil audit total finansial global pengadaan dinas ini disusun oleh redaksi Pemayung.com dengan menjunjung tinggi prinsip jurnalisme yang objektif, berimbang, dan bertanggung jawab. Merujuk pada aturan hukum yang berlaku di tanah air, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi maupun instansi terkait untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila terdapat kekeliruan data atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi bagi publik.
