Di tengah antrean panjang truk batu bara yang mengular di SPBU dan pembatasan BBM yang kian mencekik, Gubernur Al Haris mengajak warga Jambi untuk mulai bersepeda. Alih-alih solutif, kebijakan “hidup hemat” ini dituding sebagai pemanis di tengah rapuhnya efisiensi kerja birokrasi.
Pemayung.com, JAMBI – Kabar itu datang di saat warga Jambi sedang pusing tujuh keliling menghadapi pembatasan BBM subsidi yang kian ketat. Dari atas sadel sepeda, Gubernur Al Haris meluncurkan seruan: ayo hidup hemat energi dan mulailah bersepeda untuk mobilitas sehari-hari. Narasi yang dibangun tampak idealis, “hijau”, dan sehat. Namun, bagi para pengritiknya, ajakan ini tak lebih dari sekadar lip service yang jauh dari realitas fungsional.
Efisiensi Kerja yang Terancam “Gempor”
Kritik tajam datang dari kalangan pengamat kebijakan publik. Mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan warga untuk bersepeda di tengah topografi Jambi yang luas dan cuaca yang sering kali ekstrem dinilai tidak nyambung dengan target efisiensi kerja.
“Kita bicara soal produktivitas. Bagaimana seorang pegawai bisa bekerja efektif jika harus menempuh jarak jauh dengan sepeda di bawah terik matahari Jambi yang menyengat? Yang ada justru kelelahan sebelum sampai kantor,” ujar seorang analis kebijakan daerah. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini mengabaikan infrastruktur jalur sepeda yang minim dan tingkat polusi dari angkutan batu bara yang masih menghantui jalanan utama.
Pemanis di Tengah Krisis
Banyak yang melihat aksi bersepeda sang Gubernur tak lebih dari gimik politik untuk meredam kegelisahan warga atas sulitnya mendapatkan solar dan pertalite. Di saat mobilitas logistik daerah terhambat akibat kuota BBM yang dibatasi, aksi kayuh sepeda pejabat dianggap sebagai “pemanis” yang hambar.
“Ini seperti menyuruh orang minum jamu saat mereka butuh operasi. Masalah Jambi adalah tata kelola kuota BBM dan karut-marut angkutan logistik, bukan kurangnya minat warga berolahraga,” cetus salah satu aktivis mahasiswa yang kerap menyoroti kelangkaan energi di Jambi.
Proyek “hidup hemat” ini dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial belaka—ramai di depan kamera, namun layu saat implementasi nyata di lapangan. Tanpa dukungan transportasi publik yang terintegrasi, ajakan bersepeda hanyalah narasi romantis yang gagal menyentuh akar masalah energi di Tanah Pilih Pesako Betuah. (tim)
📝 CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi menyampaikan:
- Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2): Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi atau pihak Gubernur Al Haris untuk memberikan penjelasan teknis mengenai target efisiensi dari kebijakan bersepeda ini. Kami akan memuat tanggapan tersebut secara proporsional.
- Fungsi Kontrol Sosial (Pasal 3): Laporan ini disusun untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik terhadap produktivitas daerah dan penggunaan anggaran untuk kampanye-kampanye seremonial.
- Keseimbangan Informasi: Redaksi tetap membuka diri terhadap data mengenai penurunan konsumsi BBM di lingkungan Pemprov pasca-ajakan ini sebagai pembanding atas kritik ketidakefektifan kerja.
