Gubernur Al Haris menyatakan dukungan penuh pada proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) di Jambi. Namun, di balik narasi dukungan tersebut, publik melihatnya sebagai upaya menumpang program strategis nasional demi menutupi rapor merah program unggulan daerah yang jalan di tempat.
Pemayung.com, JAMBI – Kabar mengenai percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) disambut dengan pidato penuh semangat oleh Gubernur Al Haris. Dalam berbagai kesempatan, sang Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap mengerahkan segala daya untuk menyukseskan proyek yang menggandeng investor dan pemerintah pusat ini. Al Haris menyebutnya sebagai lompatan besar menuju Jambi yang modern dan ramah lingkungan.
Namun, di kalangan aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik, antusiasme Al Haris dibaca dengan kacamata berbeda. Proyek WTE bukanlah “bayi” asli dari visi kepemimpinan Al Haris, melainkan mandat dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan habis-habisan ini dinilai sebagai upaya mencari “panggung aman” di tengah minimnya inovasi daerah yang benar-benar bisa dibanggakan.
Program Mandiri yang Layu Sebelum Berkembang
Kritik tajam mengarah pada mandulnya program-program asli besutan Al Haris yang dijanjikan saat kampanye. Sebut saja program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) yang realisasinya sering kali dianggap seremonial dan tidak menyentuh akar kemiskinan secara struktural. Belum lagi urusan karut-marut logistik batu bara yang hingga kini masih menjadi horor harian bagi warga di jalanan Jambi.
“Kalau proyek pusat seperti WTE ini sukses, Gubernur bisa mengklaim itu sebagai prestasinya. Padahal, kalau kita tanya apa terobosan asli daerah yang sukses total tanpa campur tangan APBN? Jawabannya masih abu-abu,” cetus seorang pengamat politik lokal. Ia menambahkan bahwa ketergantungan pada proyek pusat menunjukkan lemahnya kreativitas dalam menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara mandiri.
Investasi Mewah, Masalah Dasar Tak Terjamah
Proyek Waste-to-Energy membutuhkan modal dan teknologi tinggi. Namun, sementara Al Haris sibuk membicarakan teknologi tingkat tinggi, masalah dasar seperti pengelolaan sampah harian di pasar-pasar tradisional dan pemukiman di Jambi masih sering terbengkalai. Fasilitas pengolahan sampah ini dikhawatirkan hanya akan menjadi mercusuar yang megah di luar, namun keropos di dalam karena sistem hulu (pemilahan sampah warga) yang tidak pernah dibenahi secara serius oleh kebijakan daerah.
Bagi warga Jambi, dukungan terhadap proyek WTE memang perlu. Namun, tanpa prestasi nyata dari program asli gubernur yang berdampak langsung pada kantong dan rasa aman warga di jalanan, narasi “dukungan penuh” ini hanya akan berakhir sebagai pemanis dalam laporan akhir masa jabatan.
Berikut adalah daftar “rapor merah” atau poin-poin kritis dari program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi yang sering menjadi sasaran kritik publik, disajikan sebagai pelengkap narasi berita:
Daftar Rapor Merah Program Unggulan Jambi
| Nama Program / Sektor | Status & Masalah Utama | Catatan Kritis |
|---|---|---|
| Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) | Dugaan Korupsi & Salah Sasaran | Penyelidikan Kejati Jambi mengungkap dugaan penyelewengan dana pendidikan siswa kurang mampu pada 2022. Realisasi dianggap lebih banyak bersifat seremonial. |
| Logistik & Jalan Batu Bara | Mangkrak & Konflik Sosial | Proyek jalan khusus terus meleset dari target; penghentian sementara proyek di beberapa titik akibat penolakan warga terkait polusi dan ancaman ekologi. |
| Ketimpangan Ekonomi Daerah | Pertumbuhan Tidak Merata | Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten seperti Tanjung Jabung Timur stagnan di angka 2,4%, jauh tertinggal dibandingkan Kota Jambi yang mencapai 4,8%. |
| Infrastruktur Jalan (Padang Lamo) | Rusak Parah & Efisiensi Dana | Kondisi jalan strategis seperti Padang Lamo yang rusak parah sering dikeluhkan, sementara Pemprov berdalih sedang mengalami “badai efisiensi” anggaran. |
| Tata Kelola Keuangan & Aset | Ancaman Penurunan APBD | Prediksi penurunan drastis APBD Jambi pada 2026 akibat ketergantungan pada sektor komoditas dan kurangnya inovasi PAD mandiri. |
Ringkasan Analisis Kritis
- Korupsi di Sektor Pendidikan: Kasus Dumisake di Dinas Pendidikan yang melibatkan kerugian miliaran rupiah menjadi noda hitam bagi program yang diklaim sebagai wujud pengentasan kemiskinan.
- Gimik vs Realitas: Banyak pengamat menilai dukungan pada proyek pusat (seperti Waste-to-Energy) dilakukan untuk menambal citra kepemimpinan di tengah kegagalan program mandiri daerah.
- Ketegasan Pemimpin: Gubernur Al Haris sempat disorot keras terkait isu peretasan dana Bank Jambi senilai Rp143 miliar yang dinilai kurang mendapat penanganan tegas dari otoritas daerah. (*)
📝 CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi menyampaikan:
- Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2): Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi atau Bappeda Jambi untuk memaparkan capaian program mandiri (seperti Dumisake) sebagai perimbangan atas opini mengenai minimnya prestasi daerah.
- Kepentingan Publik: Laporan ini disusun untuk membedah antara kebijakan yang bersifat mandatori (perintah pusat) dengan kebijakan inovatif daerah, guna memberikan edukasi politik bagi masyarakat Jambi.
- Verifikasi Independen: Redaksi tetap melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik proyek WTE tersebut untuk memastikan apakah dukungan Pemprov benar-benar berupa kemudahan regulasi atau sekadar narasi di media massa.
