Caatan Redaksi Oleh : Tuah Sutan Palito Intan
Gedung Telanaipura kini gaduh oleh orasi pimpinan dewan yang menyerang pemerintah daerah. Namun, di balik topeng pengawasan itu, tersimpan motif pengamanan jatah Pokok Pikiran (Pokir). Sementara itu, jeritan warga Singkep dalam konflik lahan justru dibalas bisu—memicu cemooh “daster” dari warga yang tertindas.
PEMAYUNG.COM Jambi– Ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi mendadak menjadi panggung teatrikal yang penuh api. Unsur pimpinan dewan belakangan ini tampil garang, melontarkan kritik pedas yang membidik kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalihnya seragam: menjalankan fungsi pengawasan. Namun, publik mulai mencium aroma amis di balik kegaduhan tersebut—sebuah skandal moral yang memperlihatkan betapa murahnya harga sebuah suara “perwakilan rakyat”.
Kegarangan para legislator ini disinyalir memiliki titik picu yang sangat spesifik: Pokok Pikiran (Pokir). Anggaran “jatah proyek” ini adalah garis merah yang tak boleh disentuh. Jika pemerintah daerah menghambat realisasinya, maka taring pimpinan dewan akan segera menyeringai. Kritik pun berubah menjadi senjata negosiasi untuk memastikan “jatah” mereka aman dalam APBD.
Ironisnya, taring yang tajam itu mendadak tumpul saat berhadapan dengan penderitaan rakyat. Contoh paling nyata adalah kasus sengketa lahan di Singkep. Konflik menahun antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan warga, Iskandar, seolah tak pernah sampai ke telinga pimpinan dewan.
Afriadi, aktivis pendamping warga Singkep, mengungkapkan kekecewaannya. “Pimpinan DPRD Jambi seperti amnesia jika urusannya rakyat kecil. Mereka vokal saat bicara proyek, tapi mendadak bisu ketika warga kehilangan hak atas tanahnya. Mereka lebih sayang pada angka Pokir daripada nasib warga,” tegas Afriadi kepada Pemayung.com.
Kekecewaan mendalam juga disuarakan oleh Iskandar. Merasa perjuangannya mencari keadilan diabaikan oleh para wakil rakyat yang lebih sibuk mengurus proyek, Iskandar melontarkan sindiran pedas yang memalukan marwah parlemen.
“Kasih saja anggota DPRD itu baju daster, sehingga mereka lebih tampak cantik oleh masyarakat,” cetus Iskandar dengan nada getir. Sindiran ini menjadi simbol kemuakan warga terhadap para legislator yang dianggap telah kehilangan kegagahannya sebagai penyambung lidah rakyat dan lebih memilih bersolek di balik kepentingan anggaran.
Mulyadi Tanjung Bajure, SH, Pengamat Kebijakan Publik, menilai fenomena ini sebagai degradasi moral yang akut. “Sikap selektif ini menunjukkan bahwa rakyat hanyalah komoditas. Pimpinan DPRD lebih memilih menjadi ‘makelar proyek’ daripada membela warga yang tertindas di Singkep,” ujarnya.
Hingga laporan ini diturunkan, konflik lahan di Singkep masih menggantung. Publik Jambi kini dipaksa menyaksikan kenyataan pahit: bahwa gedung megah di Telanaipura itu lebih sibuk mengamankan angka-angka daripada mengurus hak dasar rakyatnya. Di mata warga seperti Iskandar, keberanian dewan kini tak lebih dari sekadar peragaan busana kepentingan yang memuakkan.
Catatan Redaksi : Pemuatan berita ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999. Redaksi menjamin Hak Jawab penuh bagi Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi guna memastikan prinsip keberimbangan informasi.
