LAPORAN UTAMA Sutan Tuan Palito Intan
Di balik gemulainya gerakan Tari Sekapur Sirih yang menyambut Wakil Menteri di Jambi, tersimpan kalkulasi anggaran yang menguras kas daerah. Saat ikat pinggang fiskal dipaksa kencang, seremoni dua hari itu menyisakan frustrasi birokrasi dan tagihan yang tak murah.
Pemayung.com JAMBI — Senyum para penari yang menyambut kedatangan rombongan kementerian di Bandara Sultan Thaha pertengahan April ini tampak begitu tulus. Namun, di balik riasan tebal dan kostum beludru itu, tersimpan rincian biaya yang membuat para pengelola keuangan daerah pening kepala. Dua hari kunjungan sang Wakil Menteri bukan hanya menguras tenaga, tapi juga memaksa birokrasi Jambi melakukan “senam anggaran” di tengah gelombang efisiensi.
Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang ditelusuri, setiap perhelatan penyambutan tamu agung memiliki daftar belanja yang kaku. Dari honorarium penari, sewa musik tradisional, tata rias, hingga logistik sirih pinang—semuanya harus presisi masuk dalam pos Belanja Rumah Tangga atau Biro Umum.
Riasan Mahal di Tengah Defisit
Ironi merebak ketika kebijakan pusat justru sedang menekan daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremonial hingga 50 persen. Di Jambi, instruksi ini terasa seperti buah simalakama. Di satu sisi, Pemkot Jambi harus membuang Rp37 miliar dari pagu perjalanan dinasnya; di sisi lain, “marwah” daerah dianggap tetap harus dijaga dengan penyambutan yang mewah.
“Melayani tamu pusat itu ibarat memoles gincu di wajah yang sedang lapar,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kota Jambi kepada Tempo. Biaya konsumsi standar pertemuan, honor narasumber eselon, hingga pengawalan protokol sering kali harus “diselamatkan” dengan menggeser anggaran kegiatan pelayanan publik yang lebih mendasar.
Hasilnya? Setelah dua hari yang melelahkan dan penuh tekanan untuk “menyenangkan” tamu Jakarta, para ASN kembali ke meja kerja dengan beban kerja yang menumpuk dan perasaan frustrasi karena harus memutar otak menambal lubang anggaran yang tersedot untuk seremoni.
Kebutuhan Dasar yang Tersisih
Sikap “royal” terhadap tamu pusat ini kontras dengan kondisi di lapangan. Saat iring-iringan menteri berlalu, Kota Jambi kembali pada realitasnya sebagai kota tua yang butuh revitalisasi nyata. Jalan-jalan rusak di pinggiran kota dan tunggakan hak para guru PPPK di daerah seperti Merangin menjadi saksi bisu bahwa prioritas pengeluaran daerah masih sering melenceng dari urusan perut rakyat.
Kritik tajam pun bermunculan. Pengamat kebijakan publik menilai, Jambi harus berani mendefinisikan ulang makna “penghormatan”. Menghormati tamu tidak harus dengan pesta yang membebani fiskal daerah yang sedang sakit. “Kita butuh pemimpin yang berani bilang bahwa anggaran kita dialihkan untuk memperbaiki aspal dan membayar gaji guru, bukan untuk membeli senyum protokoler yang luntur dalam dua hari,” ujar Afrizal Aktifis di Jambi.
Dua hari penyambutan Wakil Menteri menyisakan kelelahan birokrasi dan anggaran yang terkuras. Saat iring-iringan berlalu, Jambi kembali pada wajah aslinya yang bopeng.
Dua hari kunjungan Wakil Menteri ke Kota Jambi meninggalkan kelelahan yang luar biasa bagi jajaran birokrasi lokal. Namun, setelah iring-iringan mobil hitam itu kembali ke Jakarta, Jambi kembali pada wajah aslinya: kota tua yang lelah dan butuh bersolek lebih dari sekadar seremoni.
Debu di sepanjang jalan protokol Kota Jambi yang sempat disiram air agar tampak bersih menyambut rombongan kementerian, kini kembali berterbangan. Dua hari terakhir, aparatur sipil negara di Balai Kota tampak pontang-panting. Agenda penyambutan Wakil Menteri yang padat tak hanya menguras tenaga, tapi juga memicu rasa frustasi di tingkat bawah.
“Dua hari yang sangat melelahkan. Semua harus tampak sempurna, semua keluhan harus disembunyikan di balik laporan yang manis,” ungkap seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kota Jambi kepada Pemayung.com. Bagi para birokrat daerah, melayani tamu pusat sering kali menjadi beban ganda di tengah tumpukan pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Panggung Seremoni vs Realitas Trotoar
Kunjungan tersebut memang membawa janji-janji manis tentang pembangunan infrastruktur dan bantuan pusat. Namun, publik Jambi melihatnya dengan skeptis. Begitu rombongan pejabat pusat itu melaju menuju bandara, “lampu panggung” padam, dan Kota Jambi kembali menjadi kota tua yang merana.
Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa pembenahan yang dilakukan menjelang kedatangan tamu seringkali hanya bersifat kosmetik. Jalan berlubang yang ditambal sulam secara terburu-buru, cat trotoar yang masih basah, sampah sampah yang berserakan dikasih penjangga TPSnya, hingga penertiban pedagang kaki lima yang bersifat sementara. Setelah “badai” kunjungan berlalu, masalah klasik kembali menganga: penataan pasar yang semrawut, sistem drainase yang mampet, hingga transportasi publik yang hidup segan mati tak mau.
Butuh Cermin, Bukan Gincu
Kritik tajam mulai bermunculan dari pengamat tata kota. Jambi dinilai butuh revitalisasi yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar riasan sesaat setiap kali ada kunjungan kerja. Wajah “Kota Tua” Jambi sebenarnya memiliki pesona sejarah yang kuat, namun pengelolaannya selama ini dianggap kehilangan visi jangka panjang.
“Kita terlalu sibuk membuat pejabat pusat senang, tapi lupa bahwa warga kotalah yang setiap hari bernapas di sini,” ujar seorang aktivis kota. Kota Jambi kini memang butuh bersolek, tapi bukan dengan “gincu” birokrasi yang luntur dalam dua hari. Kota ini butuh komitmen nyata untuk merawat jati dirinya sebagai kota bersejarah yang tetap relevan di masa depan.
Di balik senyum ramah penyambutan tamu negara, tersimpan dilema fiskal yang menyesakkan. Berdasarkan analisis anggaran terbaru, upaya “melayani” tamu pusat sering kali menjadi beban ganda di tengah gelombang efisiensi yang sedang melanda daerah.
Efisiensi yang Terjepit Seremoni
ya
Di balik senyum ramah penyambutan tamu negara, tersimpan dilema fiskal yang menyesakkan. Berdasarkan analisis anggaran terbaru, upaya “melayani” tamu pusat sering kali menjadi beban ganda di tengah gelombang efisiensi yang sedang melanda daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi telah menginstruksikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen atau tersisa sekitar Rp37 miliar dari pagu awal Rp74 miliar untuk tahun anggaran 2025-2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden guna menghemat belanja seremonial, publikasi, dan seminar
CATATAN REDAKSI & ANALISIS
Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan terhadap dinamika birokrasi dan kondisi fisik infrastruktur Kota Jambi pasca-kunjungan kerja tingkat kementerian pada pertengahan April 2026.
- Fungsi Kontrol Sosial: Redaksi menyoroti efektivitas kunjungan kerja yang seringkali lebih menonjolkan aspek seremoni daripada penyelesaian masalah substansial di daerah.
- Transparansi Anggaran: Biaya penyambutan tamu negara yang seringkali membebani kas daerah menjadi catatan kritis dalam pengelolaan keuangan publik.
- Independensi: Berita ini bertujuan mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk fokus pada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan warga, bukan sekadar pencitraan di mata pusat.
