Pemayung.com, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi sepertinya tidak berkutik menghadapi permainan anggaran yang dilakukan Pemprov Jambi.
Hal ini tampak disaat hilangnya anggaran pokok pikiran (pokir) dewan hingga masuknya dana siluman ke APBD Jambi 2026 tanpa adanya hambatan.
Ketua Ikatan Pemuda Anti Korupsi Jambi (IPAKJ), Afrizal, menilai terdapat perubahan yang signifikan ditubuh DPRD Provinsi Jambi.
“Berbeda dengan sebelumnya, anggota dewan sekarang seperti melempam dan tak berkutik saat lagi pembahasan anggaran,” ungkapnya.
Dikatakan dia, kelantangan suara para wakil rakyat dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan DPRD Provinsi Jambi tak optimal.
“Bagi saya seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi tidak bisa bekerja, mereka tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat. Mereka bersuara lantang di awal, setelah adanya jatah proyek langsung diam,” kata Afrizal.
Tak hanya itu saja, Afrizal mengkritik masih banyaknya dewan yang tidak hadir ke gedung parlemen. Apalagi terkait dengan pembasahan tentang nasib masyarakat.
“Dewan banyak makan gaji buto, giliran bahas duit cepat nah giliran bahas nasib masyarakat kecil tidak satupun yang peduli,” tegasnya.
Selain itu, kekompakan antar dewan juga tergadaikan di periode ke dua pemerintahan wo gub.
“Ketua fraksi tak sejalan dengan anggota fraksi, ada juga yang sebut jatah tak dibagi rata. Inilah kepiawaian Pemprov Jambi dalam memecah belah anggota DPRD Provinsi Jambi,” tukasnya.
Sementara hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari DPRD Provinsi Jambi maupun Pemerintah Provinsi Jambi.
