Pemayung.com, Jambi – Laporan Pemerintah Provinsi Jambi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) membuat sumber pencarian masyarakat Muara Sabak menjadi hilang.
Betapa tidak, puluhan warga yang kesehariannya sebagai petani di atas tanah yang diklaim Pemprov Jambi di Singkep, dipanggil penyidik Kejati. Hal ini otomatis membuat mereka stop bekerja untuk menafkahi anak dan isteri.
Haji AE mengatakan, dirinya sendiri menjadi bingung secara tiba-tiba ada surat panggilan saksi dari Kejati Jambi terkait tindak pidana korupsi.
“Saya tidak bisa bekerja untuk menafkahi anak dan isteri gara-gara Pemprov Jambi ini, Gubernur dak mikir. Panggilan ini pun kami tak tau menahu masalah ini, karena sejak puluhan tahun hingga sekarang, tidak ada masalah ditanah itu dan tak ada Pemprov Jambi disana,” ungkap Haji AE.
Dikatakannya, pada saat ini permasalahan lahan secara tiba-tiba membuat heboh ditengah masyarakat Muara Sabak. Ulah Pemprov Jambi, menjadi penderitaan warga Tanjab Timur.
“Kami warga Sabak selama puluhan tahun hidup diatas tanah itu, dari masih hutan belukar hingga sudah bersih saat ini, sepengatahuan kami bukan milik Pemprov Jambi. Duluan kami ditanah ini, Pemprov Jambi yang nyerobot,” sebutnya.
Ia menilai Pemprov Jambi telah mengakui tanah ini tidak berdasar pada bukti sah. Kata dia, HPL milik Pemprov tersebut didapat tanpa asal usul yang jelas.
“HPL itu dasarnya dari mana, tak ada nomor SK dan masyarakat mana yang menjual. Jangan mentang-mentang pemerintah bisa seenaknya saja mengusir kami. Penyidik ini juga ngawur, manggil manggil orang serasa benar saja laporan itu,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan keluhan masyarakat Tanjab Timur yang diintimidasi Pemprov Jambi melalui tangan jaksa.
“Pemimpin Jambi sudah kacau, merampas tanah masyarakat dengan tangan jaksa, kemama keadilan di Indonesia ini. Kami minta pak presiden untuk bertindak adil, karena kami tak percaya lagi APH di Jambi,” tutupnya.
