Oleh: Tuah Sutan Palito Intan
Pemayung.com Jambi – Dalam jagat birokrasi, angka sering kali disulap menjadi mantra penenang. Di Provinsi Jambi, laporan berkala Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan angka kemiskinan belakangan ini terasa seperti simfoni yang merdu di telinga pejabat, namun sumbang di perut rakyat. Ada kesan kuat bahwa statistik sedang digunakan bukan untuk memotret realitas, melainkan untuk mengemas kegagalan menjadi seolah-olah sebuah prestasi.
Persoalan fundamentalnya terletak pada penentuan Garis Kemiskinan (GK) yang seringkali tidak menapak bumi. Dengan standar pengeluaran per kapita yang sangat minim, BPS seolah sedang memaksa warga yang hidup kembang-kempis untuk menyandang status “mampu”. Secara administratif, mereka mungkin keluar dari zona merah kemiskinan, namun secara faktual, mereka tetaplah kelompok rentan yang hanya berjarak satu hari sakit atau satu kali kenaikan harga beras menuju kebangkrutan total.
Inilah “kemiskinan administratif”—sebuah kondisi di mana rakyat dipaksa sejahtera hanya di atas kertas. Celakanya, angka-angka “kosmetik” ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan. Ketika data menunjukkan angka kemiskinan melandai, pemerintah cenderung merasa aman untuk memangkas subsidi atau bantuan sosial. Padahal, di pasar-pasar tradisional di Jambi, daya beli masyarakat justru sedang diuji oleh inflasi pangan yang tak terkendali.
Ketidakjujuran dalam membaca data ini menyimpan bahaya laten yang mengerikan: ledakan kriminalitas. Sosiologi kriminalitas mengajarkan bahwa kejahatan seringkali bukan lahir dari niat jahat semata, melainkan dari rasa frustrasi sosial dan himpitan ekonomi yang tak berujung. Ketika seorang kepala keluarga melihat laporan pemerintah menyatakan ekonomi membaik, sementara di dapur mereka tak ada lagi yang bisa dimasak, rasa ketidakadilan akan mulai membakar logika.
Kita tidak boleh lupa bahwa perut yang lapar tidak mengenal tabel statistik. Jika kemiskinan struktural ini terus ditutupi dengan angka-angka yang menyesatkan, maka jalan pintas menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi mereka yang terdesak. Peningkatan angka pencurian, pembegalan, hingga peredaran narkoba di pelosok Jambi adalah sinyal merah bahwa ada yang sedang rusak di akar rumput kita—sesuatu yang tak mampu ditangkap oleh sensor BPS.
Pemerintah Provinsi Jambi seharusnya berhenti berlindung di balik punggung statistik. Kebijakan yang hanya mengejar angka tanpa menyentuh substansi kesejahteraan hanya akan menciptakan stabilitas yang semu. Tanpa intervensi ekonomi yang nyata dan keberanian untuk mengakui bahwa rakyat memang sedang susah, kita sebenarnya sedang memelihara bom waktu yang bisa meledak kapan saja dalam bentuk gejolak sosial dan kerawanan keamanan.
Sudah saatnya kita menuntut validasi yang lebih manusiawi terhadap data kemiskinan. Menghapus kemiskinan di atas kertas memang mudah bagi seorang juru ketik di kantor statistik, namun menghapus rasa lapar di tengah masyarakat membutuhkan kejujuran nurani dalam memimpin. Jangan sampai pembangunan mercusuar terus digelorakan, sementara di bawah bayang-bayangnya, rakyat Jambi dibiarkan berkelahi dengan kemiskinan yang dianggap “tidak ada” oleh negara.
