Al Haris dituding ‘numpang hidup’ di gerbong Proyek Strategis Nasional demi menambal lubang kegagalan inovasi daerah dan skandal korupsi birokrasi yang kian memuakkan
Opini : Salingka Pemayung Gorup
Pemayung.com, JAMBI – Di bawah terik matahari April 2026, Gubernur Al Haris kembali mengumandangkan narasi optimisme di hadapan para delegasi Jakarta. Dukungan pemerintah pusat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)—mulai dari tol Trans-Sumatera hingga fasilitas Waste-to-Energy—digadang-gadang sebagai pelampung penyelamat Jambi. Namun, bagi masyarakat awam di Tanah Pilih, gerbong pusat ini terasa seperti lokomotif mewah yang dipaksa melintasi rel keropos akibat korupsi birokrasi dan kemacetan logistik yang menahun.
Publik mulai curiga, keriuhan proyek pusat ini sengaja “digoreng” hanya untuk menjadi ‘Pemanis Jabatan’ di tengah raport merah masalah lokal yang makin menumpuk.
Infiltrasi Korupsi di Nadi Pendidikan
Saat Jakarta mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik puluhan miliar untuk memodernisasi sekolah, “tangan-tangan jahil” di daerah justru sibuk mengapling komisi. Kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK senilai Rp62,1 miliar menjadi bukti paling telanjang. Berkas tersangka utama, mantan Kepala Dinas Pendidikan Varial Adhi Putra, baru saja dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada awal April 2026.
Ironisnya, di tengah persidangan, muncul pengakuan memuakkan tentang manipulasi aplikasi e-Katalog—sistem yang seharusnya menjadi benteng transparansi. “Barang yang dipesan kamera merek Canon, yang datang merek ‘Kanon’,” sindir jaksa dalam persidangan yang mengungkap kerugian negara sebesar Rp21,8 miliar. Dana pusat yang diniatkan untuk masa depan siswa, nyatanya justru berakhir dalam koper-koper hitam para makelar proyek.
PSN Sampah di Tengah Karut-Marut Hulu
Ambisi pemerintah pusat menyulap sampah menjadi listrik melalui proyek Waste-to-Energy (WTE) di TPA Talang Gulo juga tak lepas dari kritik tajam aktivis lingkungan. Membangun teknologi hilir triliunan rupiah tanpa membenahi manajemen sampah harian yang masih menggunakan paradigma kuno “angkut-buang” dinilai sebagai langkah mubazir.
“Gerbong pusat membawa teknologi Ferrari, sementara manajemen sampah kita masih sekelas gerobak tua yang bannya bocor,” cetus seorang pengamat kebijakan publik. Tanpa pemilahan sampah di hulu, mesin mewah WTE dikhawatirkan hanya akan menjadi monumen rongsokan di masa depan—sebuah komoditas politik untuk mengklaim keberhasilan lingkungan yang semu.
Jalan Khusus Batu Bara: Janji yang Terus Meleset
Urusan batu bara adalah “bisul” menahun yang tak kunjung pecah. Gubernur Al Haris terus menjanjikan penyelesaian jalan khusus pada 2026, namun realitas di lapangan berbicara lain. Penghentian sementara proyek akibat penolakan warga terkait isu ekologi dan sengketa lahan menunjukkan lemahnya koordinasi lokal. Di saat rakyat harus berjibaku dengan debu dan macet sepanjang 5 km di Jalinsum, pemerintah daerah justru lebih sibuk berswafoto di depan proyek-proyek nasional.
Berikut adalah daftar “rapor merah” atau poin-poin kritis dari program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi yang sering menjadi sasaran kritik publik :
Daftar Rapor Merah Program Unggulan Jambi
| Nama Program / Sektor | Status & Masalah Utama | Catatan Kritis |
|---|---|---|
| Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) | Dugaan Korupsi & Salah Sasaran | Penyelidikan Kejati Jambi mengungkap dugaan penyelewengan dana pendidikan siswa kurang mampu pada 2022. Realisasi dianggap lebih banyak bersifat seremonial. |
| Logistik & Jalan Batu Bara | Mangkrak & Konflik Sosial | Proyek jalan khusus terus meleset dari target; penghentian sementara proyek di beberapa titik akibat penolakan warga terkait polusi dan ancaman ekologi. |
| Ketimpangan Ekonomi Daerah | Pertumbuhan Tidak Merata | Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten seperti Tanjung Jabung Timur stagnan di angka 2,4%, jauh tertinggal dibandingkan Kota Jambi yang mencapai 4,8%. |
| Infrastruktur Jalan (Padang Lamo) | Rusak Parah & Efisiensi Dana | Kondisi jalan strategis seperti Padang Lamo yang rusak parah sering dikeluhkan, sementara Pemprov berdalih sedang mengalami “badai efisiensi” anggaran. |
| Tata Kelola Keuangan & Aset | Ancaman Penurunan APBD | Prediksi penurunan drastis APBD Jambi pada 2026 akibat ketergantungan pada sektor komoditas dan kurangnya inovasi PAD mandiri. |
Ringkasan Analisis Kritis
- Korupsi di Sektor Pendidikan: Kasus Dumisake di Dinas Pendidikan yang melibatkan kerugian miliaran rupiah menjadi noda hitam bagi program yang diklaim sebagai wujud pengentasan kemiskinan.
- Gimik vs Realitas: Banyak pengamat menilai dukungan pada proyek pusat (seperti Waste-to-Energy) dilakukan untuk menambal citra kepemimpinan di tengah kegagalan program mandiri daerah.
- Ketegasan Pemimpin: Gubernur Al Haris sempat disorot keras terkait isu peretasan dana Bank Jambi senilai Rp143 miliar yang dinilai kurang mendapat penanganan tegas dari otoritas daerah.
📝 CATATAN REDAKSI & HAK JAWAB
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
- Hak Jawab: Redaksi mengundang Pemprov Jambi atau instansi terkait untuk memberikan data pembanding atas angka-angka statistik dan status hukum program yang disebutkan.
- Praduga Tak Bersalah: Setiap temuan hukum dalam program Dumisake tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan tetap.
