CATATAN REDAKSI
PEMAYUNG.COM JAMBI – Pekan ini, wajah Jambi tampak begitu berseri di layar media sosial. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Wamendagri Bima Arya hadir bergantian, membawa janji-janji manis tentang pengelolaan sampah modern dan program “Kampung Bahagia” yang dipuji setinggi langit. Namun, di balik senyum ramah dan jepretan kamera bersama para menteri, tersimpan tamparan keras bagi para pejabat daerah: bahwa citra yang dibangun dengan mahal sering kali gagal menyentuh inti penderitaan rakyat.
Sengketa HPL 03 :
Absen di Balik “Kampung Bahagia”Di saat Wamendagri Bima Arya memuji kemajuan Kota Jambi melalui dana Rp100 juta per RT, ribuan warga di Kelurahan Kampung Singkep justru sedang diliputi rasa cemas. Sengketa HPL 03 seluas 187,6 hektar yang melibatkan warga bernama Iskandar seolah tak tersentuh oleh narasi “kebahagiaan” yang dipromosikan.
Ironisnya, sementara pemerintah daerah sibuk berpose memamerkan kesuksesan program nasional, upaya perampasan hak atas tanah rakyat melalui laporan korupsi ke Kejaksaan Tinggi tetap berjalan tanpa belas kasih. Rakyat tidak butuh sebutan “kampung percontohan” nasional jika di saat yang sama hak milik mereka atas tanah warisan leluhur sedang dibidik oleh “tangan besi” kekuasaan.
Antara Seremoni dan Realitas ATM
Kedatangan para menteri ini pun menjadi paradoks bagi para ASN yang menyambutnya. Di depan kamera, mereka tampak profesional melayani tamu agung; namun di balik seragam itu, ada keringat dingin karena antrean ATM Bank Jambi yang lumpuh belum juga usai. Budaya pencitraan yang dikritik sebagai “bom waktu” kian terasa nyata: pemerintah daerah terlihat aktif menyambut pusat, namun abai pada pemulihan sistem finansial yang menyandera ekonomi rumah tangga pegawainya.
Tamparan untuk “Pejabat Konten”Kunjungan Menteri LH untuk meninjau proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) seharusnya menjadi pengingat bahwa kinerja diukur dari solusi teknis yang tuntas, bukan sekadar video gotong royong di Danau Sipin demi takarir Instagram. Jika kasta piring gratis hanya sampai di meja sekolah, dan sengketa lahan rakyat hanya dijawab dengan panggilan jaksa, maka kedatangan menteri hanya akan menjadi panggung sandiwara musiman. GemilangPos.com +1
Rakyat Jambi sudah kenyang dengan foto-foto seremoni. Mereka kini menanti: kapankah pejabat pusat yang datang itu juga melihat luka menganga di Singkep, atau sekadar ikut tersenyum di depan kamera bersama penguasa daerah yang sibuk bersumpah “Wallahi” demi menyelamatkan citra?
UNDANG-UNDANG PERS DAN HAK JAWABLaporan ini disusun berdasarkan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi memberikan ruang Hak Jawab seluas-luasnya bagi Pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian LH, dan Kemendagri untuk memberikan klarifikasi terkait substansi kunjungan serta penanganan sengketa lahan di Jambi demi keberimbangan informas
